GRIB JAYA MUSI RAWAS DESAK KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA MUNDUR AKIBAT LAMBATNYA PENANGANAN TEMUAN BPK SELAMA TIGA TAHUN

Musi Rawas, 14.11.2026 – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Jaya Kabupaten Musi Rawas secara tegas melayangkan protes keras terhadap lambannya penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas.

Organisasi masyarakat tersebut menilai bahwa masalah temuan anggaran negara yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut ini telah dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang nyata dan transparan dari pihak instansi terkait.

Ketua Grib Jaya Musi Rawas menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan negara di Dinas PU Cipta Karya terkesan diabaikan, sementara pihak dinas dinilai bungkam dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Selama tiga tahun berturut-turut ada temuan BPK, namun sampai hari ini belum terlihat penyelesaian yang nyata. Uang negara seolah-olah dihambur-hamburkan, sementara Dinas PU seolah diam seribu bahasa," tegas perwakilan Grib Jaya Musi Rawas dalam pernyataannya.


Melihat mandeknya penanganan masalah ini, Grib Jaya menilai bahwa pimpinan instansi terkait sudah tidak lagi memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk memimpin serta menuntaskan persoalan tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, Grib Jaya secara resmi mendesak Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam tuntutannya, Grib Jaya Musi Rawas mengajukan sejumlah poin mendesak kepada pihak Dinas PU Cipta Karya, di antaranya:

Transparansi Anggaran: Meminta Dinas PU membuka buku-buku keuangan secara terbuka kepada publik.


Penegakan Hukum: Menyerahkan seluruh berkas dan dokumen terkait temuan BPK kepada Inspektorat dan Kejaksaan agar segera diproses secara hukum, bukan sekadar dijadikan dokumen mati di dalam lemari.


Akuntabilitas Publik: Menghentikan segala bentuk praktik yang mencederai keadilan anggaran demi kepentingan masyarakat Musi Rawas.


Grib Jaya menegaskan bahwa masyarakat Musi Rawas menginginkan keadilan dan pengelolaan anggaran yang bersih dari praktik-praktik penyimpangan. Pihaknya memastikan tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Terkini