LUBUKLINGGAU - Aneh Tapi nyata itulah yang terjadi pada Lurah Kelurahan Taba Jemekeh Pasalnya disaat ekonomi para pedagang dan pengusaha lagi sulit untuk bertahan hidup , Lurah ini malah menyebarkan proposal minta sumbangan untuk rehab gedung kantor lurah.
Pantauan wartawan dilapangan proposal Rehab gedung kantor Lurah dengan Cop asli Kelurahan Taba Jemekeh dan di tanda tangani oleh ketua LPM serta diketahui oleh lurah taba jemekeh kini diduga sudah beredar dan meresahkan pedagang serta pengusaha setempat.
Sangsi Purba Lurah Kelurahan Taba Jemekeh saat dikonfirmasi membenarkan adanya proposal permohonan bantuan untuk rehab kantor lurah dan proposal sudah di edarkan ke sejumlah pengusaha yang ada di sekitar Kelurahan Taba Jemekeh.
"Betul memang ada proposal permohonan bantuan tetapi itu insiatif dari LPM dan saya mengetahuinya karena gedung kantor lurah serta parkiran sudah sangat kwatir roboh,"jelasnya.
Saat di tanya sudah berapa banyak uang yang terkumpul dari proposal tersebut mengakui belum begitu banyak uang yang terkumpul menurut info bendahara LPM baru dapat untuk makan minum saja .
"Kalau menurut bendahara uang yang terkumpul dari proposal yang dibuat pada oktober lalu baru cukup untuk makan minum saja itu info yang saya dapat dari bendahara LPM,"tegasnya.
Sementara berdasarkan aturan Secara hukum dan aturan administrasi pemerintahan, seorang Lurah dapat disalahkan dan berpotensi melanggar hukum jika mengedarkan proposal sumbangan kepada masyarakat atau pihak swasta untuk rehabilitasi kantor kelurahan.
Hal itu dikarena kantor lurah merupakan Fasilitas Negara Dan Tanggung Jawab APBD: Kantor kelurahan merupakan aset pemerintah daerah. Segala bentuk pembangunan, renovasi, atau rehabilitasi harus didanai secara resmi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan demikian jika adanya propopsal yang beredar Potensi Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi: Menghimpun dana dari masyarakat atau pelaku usaha oleh instansi pemerintah tanpa dasar hukum yang sah (seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota) dapat dikategorikan sebagai pungutan liar atau gratifikasi. Hal ini melanggar Undang-Undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• Larangan Meminta Sumbangan: Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik dilarang keras meminta atau menerima sumbangan dari masyarakat secara langsung untuk operasional atau fasilitas kedinasan, karena hal tersebut dapat memicu konflik kepentingan.( Joni Farles )
