Rapat Evaluasi Revitalisasi SDN Trans Ciptodadi Memanas, Diknas Musi Rawas Dinilai Mangkir Buat Bukti Legalitas P2SP


​MUSI RAWAS — Tindak lanjut pemberitaan media terkait dugaan kejanggalan pada kegiatan revitalisasi di SDN Trans Ciptodadi terus bergulir. Baru-baru ini, pihak Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Musi Rawas memanggil Komisi IV DPRD Kabupaten Musi Rawas bersama sejumah awak media dalam pertemuan tertutup di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Musi Rawas.

​Pertemuan tersebut digelar untuk mengklarifikasi polemik pembangunan dan struktur panitia yang sebelumnya sempat viral di berbagai media massa.

​Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPRD Musi Rawas, Lubis, menuntut ketegasan dan transparansi dari Dinas Pendidikan. Ia secara tegas meminta Diknas untuk menunjukkan dokumen fisik kebenaran serta legalitas Pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah Mandiri (P2SP) SDN Trans Ciptodadi.

​Langkah ini diambil setelah muncul indikasi kejanggalan pada nama pimpinan panitia. Yogi, yang dicantumkan sebagai Ketua P2SP, mengaku tidak pernah dilibatkan maupun ditunjuk secara resmi menempati posisi tersebut.

​"Kami meminta dokumen otentik mengenai keabsahan struktur P2SP SDN Trans Ciptodadi," ujar Lubis di hadapan jajaran Dinas Pendidikan.

​Guna memastikan proses pembentukan panitia berjalan sesuai petunjuk teknis dan tidak menyalahi aturan, Komisi IV mendesak Diknas untuk menyerahkan lima berkas utama, yaitu:
​Data hasil pembentukan P2SP,
​Berita Acara pembentukan,
​Daftar hadir rapat pembentukan,
​Foto dokumentasi kegiatan rapat, serta
​Surat Keputusan (SK) penetapan P2SP.
​Namun, respons dari pihak Dinas Pendidikan Musi Rawas dinilai sangat mengecewakan. Pihak dinas sempat berjanji akan menyerahkan seluruh dokumen legalitas tersebut pada hari Kamis. Sayangnya, hingga batas waktu yang dijanjikan, berkas tersebut tidak kunjung diserahkan.

​Sikap Dinas Pendidikan yang dinilai hanya memberikan janji manis tanpa bukti (omdo) ini memicu reaksi keras dari kalangan wakil rakyat dan insan pers. Penundaan penyerahan dokumen dasar ini dinilai menjadi cermin ketidakseriusan serta lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan Musi Rawas dalam mengawal realisasi anggaran pendidikan daerah.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait alasan belum diserahkannya dokumen P2SP SDN Trans Ciptodadi tersebut.

Terkini