MUSI RAWAS, Senin 12 Oktober 2026— Komisi IV DPRD Kabupaten Musi Rawas yang membidangi sektor pendidikan bergerak cepat merespons laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran proyek revitalisasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Trans Ciptodadi. Rombongan wakil rakyat tersebut langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) guna memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana pendidikan di daerah tersebut.
Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Samsul Bahri SH dari praksi (Partai Golkar), didampingi Sekretaris Komisi IV Nasrun SE dari praksi (Partai NasDem), serta sejumlah anggota Komisi IV yaitu Purna Irawan dari praksi (PKS), Zulkifli Lubis (Fraksi PKS), dan Budi Utomo dari praksi (Partai PAN).
Dugaan Pencatutan Nama dan Pengelolaan Tunggal Anggaran
Pengawasan mendadak ini dipicu oleh keluhan dan tuntutan keras dari Ketua Komite SDN Trans Ciptodadi. Pihak komite menuding sekolah mengelola anggaran revitalisasi secara sepihak tanpa melibatkan struktur kepanitiaan resmi yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
Permasalahan mencuat ketika nama Ketua Komite diduga dicantumkan dalam dokumen kepanitiaan dan yang bersangkutan menerima insentif, namun sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik maupun manajerial lapangan. Atas dugaan pencatutan nama dan pengabaian peran kelembagaan komite ini, pihak komite mengajukan keberatan keras dan menuntut transparansi penuh atas pengelolaan anggaran negara tersebut.
secara aturan tata kelola sekolah, keterlibatan komite sekolah sangat krusial sebagai bentuk pengawasan partisipatif masyarakat agar penyerapan anggaran tepat guna dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Komisi IV DPRD Musi Rawas Tegaskan Langkah Hukum dan Pemanggilan Resmi
Ketua Komisi IV DPRD Musi Rawas, Samsul, yang diwakili Oleh Zulkifli Lubis dari praksi PKS menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam terhadap potensi pelanggaran tata kelola anggaran pendidikan di wilayahnya. Respons cepat ini merupakan bentuk komitmen pengawasan parlemen agar seluruh program revitalisasi sekolah berjalan sesuai petunjuk teknis (Juknis) dan aturan hukum yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut dari temuan sidak ini, Komisi IV DPRD Musi Rawas akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) / Sidang Komisi Khusus.
"Kami mengambil langkah tegas dan terukur. DPRD Musi Rawas melalui Komisi IV akan melayangkan surat pemanggilan resmi kepada Kepala Sekolah dan Kepanitian Revitalisasi SDN trans CIPTODADI SDN Trans Ciptodadi serta jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dalam waktu dekat untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban secara terbuka," ujar perwakilan Komisi IV usai melakukan peninjauan.
DPRD Musi Rawas memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas guna menjamin fasilitas pendidikan anak-anak di Kabupaten Musi Rawas dibangun secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik mal administrasi.
